Pahlawan

Oleh : Muhammad Ilham

PADANG EKSPRES, Minggu, 09 November 2008. Asvi Warman Adam, sejarawan urang awak tamatan EHESS Perancis ini suatu waktu pernah menjawab secara tegas pertanyaan yang terus bergelayut dalam memori historis masyarakat Sumatera Barat : “Mengapa Muhammad Natsir belum diberi label Pahlawan ?”. Asvi bilang, Muhammad Natsir merupakan tokoh historis panutan, tapi sayang, beliau memiliki kesalahan politis – “Muhammad Natsir seorang pemberontak”.

Kemudian, ragam pendapat bermunculan. Asvi mengecilkan peranan Natsir dalam belantara sejarah Indonesia. Asvi tidak berangkat dari rasa empati dan seterusnya. Bahkan kita “menangisi” mengapa orang Sumatera Barat sekaliber Asvi – yang notabenenya memiliki otoritas keilmuan untuk “meluruskan” anggapan Natsir sebagai pemberontak tersebut – justru terkesan tidak membela.

Asvi bahkan dianggap sebagai orang Minangkabau yang mengecilkan tokoh besar Minangkabau, “anak tak mau membesarkan ayah”. Kontroversi Asvi ini kemudian juga berlanjut ketika salah seorang jurnalis-birokrat juga menulis dan memberikan perbandingan : “Pahlawan : Mana yang lebih pantas Natsir dibandingkan Fatmawati yang hanya menjahit sang saka merah putih ?” Sebuah komparasi historis yang kehilangan konteks.

Saya teringat, ketika itu bulan September 2007. Pemprov Sumbar mengundang beberapa pakar sejarah (diantaranya Taufik Abdullah dan Anhar Gonggong). Gawe ketika itu – Seminar untuk “kembali” mengusulkan Natsir jadi pahlawan. “Kembali” karena usulan pertama ditolak. Dari awal dan akhir seminar, semua sepakat, kontribusi Natsir jauh lebih besar dari cacat politiknya.

Salah satu otak pemberontakan PRRI yang dianggap sebagai cacat politik tersebut, pada prinsipnya bisa dilihat dari latar belakang penyebabnya, tentunya dengan diperkuat data-data sejarah. Ketika itu, saya dan mungkin semua yang hadir hampir sepakat, tak ada lagi alasan rasional untuk tetap menolak Natsir memberikan label pahlawan. Peluh, keringat, nilai-nilai luhur, kemanusiaannya dan nilai-nilai adiluhung yang diberikan oleh Natsir bagi “peradaban sejarah Indonesia” ini, rasanya jauh “menggunung” dibandingkan “onggokan kecil” cacat politiknya.

Tapi nyatanya, “kembali” Natsir ditolak. Majalah Tempo bahkan dalam tahun ini mengeluarkan edisi khusus untuk mengenang Natsir. Natsir dijulang. Sabak dan air mata berlinangan, kita baca riwayat hidup Natsir sebagaimana air mata juga berlinangan ketika kita baca Riwayat Hidup Ali bin Abi Thalib karangan sejarawan Yahudi, George Jordac.

Kita tak menyamakan Natsir dengan Ali, tapi setidaknya episode kehidupan mereka yang sangat kontributif bagi ummat manusia, tidak diapresiasi oleh sejarah. Indonesia (baca: pemerintah Indonesia) menganggap Natsir bukan Pahlawan. Beliau yang bersahaja ini tetap dianggap sebagai pemberontak.

Setiap pemberontakan, apabila sudah ada komitmen untuk bersatu, apapun latar belakangnya, dianggap subversif. Itu diktum yang sudah menjadi hukum dalam dunia politik. Mengapa Kahar Muzakkar memberontak ? J. Soumokil melawan, Dewan Banteng karengkang, Buya Daud Beureuh marah pada Soekarno yang dianggapnya munafik, Hasan Tiro dan Ahmad Zaini serta Malik Mahmud mendirikan GAM dan masuk hutan Aceh dan lari ke Swedia dan seterusnya, Natsir serta Syafruddin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikusumo masuk dalam lingkaran “PRRI” dan seterusnya? Justifikasi historis tak diperlukan. Dalam dunia politik, mereka pemberontak.

Kita tidak tahu, kapan gelar pahlawan akan diberikan kepada mereka. Mungkin nanti atau tidak sama sekali. Padahal, ada alasan-alasan “rasional” untuk setidaknya kita bisa memahami latar belakang mengapa mereka berseberangan dengan pemegang tampuk politik masanya. Mungkin “ketidakpuasan” atau alasan koreksi terhadap kebijakan pusat yang tak adil.

Tapi sudahlah, jelang 17 Agustus selalu ada Pahlawan-Pahlawan baru dalam “belantara politik Indonesia”. 10 November menjadi hari “keramat” untuk para Pahlawan. Selalu ada pahlawan yang “datang”, walaupun terkadang pahlawan itu (di)muncul(kan) belakangan. Benarkah kita butuh Pahlawan ? Tokoh-tokoh yang termasyhur, para pemimpin rakyat dan komandan pasukan ? Jika masa lampau dengan label kepahlawanan macam itu yang akan kita kenang, barangkali sejarah kita cukup selesai dengan serangkaian hidup orang-orang besar. Bukan itu sebenarnya yang kita butuhkan.

Pahlawan adalah domain politik. Sejarah tidak pernah satu kalipun memberikan label pahlawan. Sejarah hanya mengenal “aktor sejarah”. Aktor-aktor tersebutlah, pada prinsipnya yang akan memberikan “warna” sejarah. Warna yang diterima pada masanya, tapi kemudian ditolak pada masa generasi setelah ia lewat. Dan mungkin, warna itu diterima secara bergairah kembali dua atau tiga generasi berikutnya.

Al Pacino, sang aktor watak Hollywood secara filosofis dalam sebuah filmnya mendefenisikan siapa sebenarnya pahlawan itu? Pahlawan adalah manusia yang memiliki integritas dan menjadi inspirasi terbaik bagi zaman ketika dan setelah ia hidup. Sangat filosofis. Ada tiga kata yang perlu digarisbawahi disini. Manusia, Integritas dan Inspirator.

Pahlawan bukan malaikat. Pahlawan adalah manusia. Hidupnya dipenuhi dengan perspektif. Suatu perspektif tidak akan pernah diterima secara bulat-menyeluruh. Ia terikat dengan zaman. Karena itu, terkadang kita tidak adil melihat seorang anak manusia dari perspektif kita atau “kekinian”. Parahnya lagi, tanpa menggunakan parameter yang jelas. Siapa yang bisa menjamin Sukarno adalah manusia yang sempurna, apalagi dilihat dari perspektif sekarang.

Mengapa kita marah-bergejolak ketika ada yang “menggugat” kepahlawanan Imam Bonjol ? Siapa yang meragukan dedikasi total Tan Malaka terhadap Indonesia, walaupun oleh Rudolf Mrazek dan Poetze, sang putra Pandan Gadang Suliki ini dianggap pernah berusaha “mengkudeta” supremasi ketokohan Sukarno-Hatta. Meniti episode demi episode kehidupan Tan Malaka, sungguh sangat menggairahkan. Mungkin, beliulah satu-satunya orang Asia Tenggara yang tercatat dalam Manifesto Politbiro Komunis Rusia sebagai salah seorang inspirator ideologi sosialis-komunis Asia.

Beliau dianggap jauh lebih besar dibandingkan Mao Tse Tung maupun Ho Chi Minh. Seluruh hidupnya dipenuhi oleh aura revolusioner demi martabat Indonesia. Sebagaimana halnya Muhammad Hatta, Tan Malaka adalah makhluk Tuhan yang cool pada wanita, karena beliau terlampau hot untuk berjuang demi Indonesia. Ibrahim Datuk Tan Malaka yang dikagumi orang Filiphina ini, mati secara tragis ditangan bangsanya sendiri.

Padahal ditangan bangsa lain – ketika ditangkap oleh orang Belanda maupun ketika ditangkap di Filiphina dan Tiongkok – beliau selamat. Tapi sayang, Tan Malaka adalah “manusia” (manusia dalam tanda kutip). Sejarah hidupnya tidaklah konstan. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsipnya, ia melawan. Itulah konstanta Tan Malaka. Untung Tan Malaka diberi gelar Pahlawan pada masa Soekarno.

Bila ia tak tertembak, dan hidup terus sampai Orde Baru, mungkin kita tidak akan mengenal ada Jalan Tan Malaka (walupun jalan-jalan Tan Malaka tak pernah diberikan untuk jalan-jalan protokol) saat sekarang ini. Dijamin : Tan Malaka tak akan menjadi pahlawan. Padahal, sebagaimana halnya Muhammad Natsir, garansi akademik dan kontribusi positif rasanya telah melebihi cum.

Siapa yang tidak kenal DN. Aidit ? Dipa Nusantara Aidit atau Danu Nusantara Aidit atau Dja’far Nawawi Aidit atau apalah namanya. Bersama-sama dengan “teman-teman mudanya”, seperti Soekarni dan Chairul Saleh, anak muda kelahiran Bangka Belitung dari ayah yang merupakan keturunan Maninjau ini, menculik Sukarno Hatta dan “memaksa” Dwi Tunggal ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Melalui biduk “ideologi komunis” beliau mengaktualisasikan potensi politiknya. Dalam usia yang relatif “hijau”, 27 tahun, ia mengambil alih kepemimpinan PKI dari Muso. Bersama dia, ada Lukman yang 30 tahun, Sudisman 31 tahun dan Nyoto 25 tahun. Dalam bukunya Indonesian Communism under Soekarno, Rex Mortimer mengatakan bahwa Aidit adalah figur yang menjunjung idealismenya, dan “miskin” dengan bumbu-bumbu politik seperti yang familiar terjadi pada sat sekarang yaitu uang dan seks.

Sejarah menunjukkan bahwa Aidit kemudian “terjerambab” dalam kesalahan pilihan ideologis. Kemudian, ia bukan pahlawan. Kemudian ia terhina. Kemudian ia seakan-akan bukan bahagian dari “kita”. Ini bukan profokatif dan saya tak memiliki kepentingan politis apapun terhadap Aidit dan “anak cucu” ideologisnya. Saya pun tak memiliki referensi yang bisa meyakinkan saya untuk kagum pada Aidit. Tapi setidaknya, itulah yang namanya ketidakdilan sejarah (baca: sejarah versi pemegang kekuasaan).

Dalam pergulatan sejarah pemikiran Islam akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 Masehi, Minangkabau pernah memiliki seorang Datuk, namanya Datuk Batuah – lengkapnya Ahmad Chatib gelar Haji Datuk Batuah. Orang Koto Laweh ini, pada masa itu sangat mencengangkan dan sekaligus mencemaskan. Melalui media massa yang didirikannya – Pemandangan Islam dan Djago Djago – Datuk Batuah memaklumkan diri sebagai “orang komunis”. Persoalannya, bukan pilihan politiknya itu.

Persoalannya adalah Datuk Batuah yang haji itu adalah murid ulama ternama Haji Rasul alias Inyiak Dotor, ayahanda ulama legendaris HAMKA. Beliau sendiri sampai awal tahun 1923 berprofesi sebagai guru dan menjadi pengurus Thawalib Padangpanjang, Batusangkar dan Bukittinggi. Dalam sejarah, nama Datuk Batuah bukanlah nama yang bagus dikalangan pergerakan Islam, hingga kini.

Padahal, kontribusi pencerahan yang dirintis oleh Datuk Batuah dengan Pemandangan Islam dan Djago Djago sungguh sangat luar biasa. Kono, pada masa ini, ada tiga media massa paling berpengaruh di Hindia Belanda, dua diantaranya terdapat di Minangkabau …… Pemandangan Islam dan Djago Djago.

Bahkan, Ruth Mc Vey dalam bukunya The Rise of Indonesian Communism dan Takashi Shiraishi dalam bukunya Zaman Bergerak mengatakan bahwa Datuk Batuah dan Haji Misbach (yang ini tokoh Islam “kiri” Surakarta), sangat dihormati oleh kolonial Belanda bukan karena mereka “penjilat” akan tetapi idealisme mereka yang sangat tinggi untuk mencerahkan lingkungan masyarakat dan bangsanya. Coba lihat ending film The Lion of Desert, film biografi kepahlawanan Ahmad Mochtar (yang ini pahlawan Libya melawan Italia yang dibintangi Antony Quinn), dengan senyuman bahkan sempat bercanda dengan seorang anak kecil, dengan kepala tegak penuh martabat, Ahmad Mochtar menuju tiang gantungan yang telah dipersiapkan oleh Italia di bawah Mussolini.

Diantara euforia pimpinan militer Italia menyaksikan kematian tragis musuh bebuyutan mereka tersebut, ada seorang elit militer Italia kala itu terpana-terpukau dan berlinangan air matanya melihat Ahmad Mochtar “kembali ke haribaan Tuhan”. Bukan kematian tragisnya yang membuat sang tentara menangis, tapi keyakinan dan idealisme Ahmad Mochtar-lah yang dikaguminya. Dalam keadaan yang bisa “menjilat”, beliau justru “pergi” karena membela keyakinannya.

Gelar Pahlawan bukan berarti menjadi garansi untuk menjadi referensi bagi generasi berikut tentang arti kepemimpinan dan keluhuran budi. Tao, sang filsuf Cina Klasik mengatakan : “Seorang pemimpin yang baik adalah ibarat sebuah danau. Dia tak lasak seperti sungai di gunung, tapi tak dalam. Dia tak berada di puncak yang tinggi, tapi menampung. Dia tahu bahwa sumber airnya adalah air yang datang dari jauh di pedalaman, sebuah telaga tak bermula dari air yang tergenang setelah kebetulan hujan”.

Karena itu, kepemimpinan dan figur yang baik itu bukan ditentukan atau dinilai dari keberanian bertindak. Kepemimpinan yang baik terjadi ketika sebuah tindakan merupakan bagian dari hidup yang utuh yang mengaktualisasikan diri …. Good leadership concist of doing less being more, setidaknya demikian nasehat Ahlan Ahmad Sahlan (diplomat Dinasti Abbasiyah yang diperankan oleh Antonio Banderas) dalam film The 13th Centuries Warrior.

Rasanya, tokoh-tokoh diatas dan begitu banyak aktor-aktor sejarah Indonesia lainnya adalah orang yang memiliki integritas. Integritas itulah yang pahlawan, bukan “haru biru” peperangan. Dari integritas itulah generasi berikutnya mampu mendapatkan “pelajaran berarti” agar yang namanya Pahlawan tersebut memiliki makna. Natsir, dan Datuk Batuah dan lain-lain adalah orang-orang yang pantas dan harus kita hormati dan hargai bukan karena mereka tidak dijadikan Pahlawan versi pemerintah sebagaimana kita juga kita menghormati Muhammad Hatta, Agus Salim dan lain-lain bukan karena gelar pahlawan mereka.

Integritas dan totalitas perjuangan mereka yang memang akan terus kita kagumi. Karena itulah warisan paling berharga dari mereka. Sudah sepantasnya kita memandang putra-putra terbaik sejarah Indonesia dengan cara itu. Karena nilai-nilai substantif dari kepahlawanan itu bukan dari tampilan heroisme ataupun kepiluan episode pengorbanan hidupnya, akan tetapi pada kekuatannya untuk mempertahankan nilai-nilai integritasnya. Selamat Hari Pahlawan !