"Anak"

Oleh : Dra. Hetti Waluati Triana, M.Pd (Dosen Jur. BSA)

Pusat Studi Wanita IAIN Imam Bonjol Padang telah melakukan berbagai aktivitas ilmiah yang terkait dengan anak sebagai aset utama bangsa, di antaranya melalui penelitian dan melalui penyuluhan ataupun seminar. Penelitian yang telah dilakukan oleh PSW IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2003-2006, memang tidak terfokus kepada permasalahan anak, tetapi bermuara kepada bagaimana melindungi hak anak dan meningkatkan potensi anak dalam aspek pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan oleh PSW IAIN Imam Bonjol Padang bekerja sama dengan Pusat Penelitian IAIN IB Padang dan Balitbangda Propinsi Sumatera Barat.
Sehubungan dengan itu, maka ada 3 (tiga) buah penelitian yang dinilai relevan untuk dikemukakan pada kesempatan ini. Ketiga penelitian itu ialah sebagai berikut.
1. Peningkatan Kesetaraan Gender melalui Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang dilakukan pada tahun 2003 dan didanai oleh Balitbangda Propinsi Sumatera Barat, iaitu Rp 28. 000.000. Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti PSW IAIN Imam Bonjol Padang yang terdiri dari: Dra. Hetti Waluati Triana, M.Pd, Dra. Wanda Fitri, M.Si, Warnis, S.E, M.M, Dra. Ermagusti, M.Ag, dan Dra. Nursyamsi, M.Pd.
2. Efektivitas Pelaksanaan Wajib Belajar di Sumatera Barat dilakukan pada tahun 2004 dan didanai oleh Balitbangda Prop. Sumatera Barat, iaitu Rp 37. 000.000. Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti PSW IAIN Imam Bonjol Padang yang terdiri dari: Dra. Hetti Waluati Triana, M.Pd, Drs. Jufri, M.Pd. dan Warnis, S.E, M.M.
3. Peningkatan Kemadirian Santri dalam Bidang Ekonomi melalui Bimbingan IPTEK di Pesantren yang dilakukan pada tahun 2004 dan didanai oleh Balitbangda Propinsi Sumatera Barat, iaitu Rp 28. 000.000. Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti PSW IAIN Imam Bonjol Padang yang terdiri dari: Warnis, S.E, M.M, Dra. Hetti Waluati Triana, M. Pd, Dra. Elwis Nazar, M.Ag, Drs. Irhash A. Shamad, M.Hum, Drs. Jufri, M.Pd, dan Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, ketiga penelitian ini memang membahas permasalahan pendidikan di Sumatera Barat, tetapi—pada asasnya—secara langsung penelitian ini mengupas permasalahan anak sebagai salah satu aspek internal dan sekaligus menjadi terminal sasaran dalam pelaksanaan proses pendidikan tersebut. Bahkan, dapat dikatakan bahwa terminal akhir dari ketiga penelitian di atas merujuk kepada upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peningkatan kualitas anak Sumatera Barat sehingga menjadi SDM yang mampu berkompetisi pada pasar global, baik AFTA (Asia Free Trade Area), APEC (Asia Pasific Economic Cooperation), IMTGT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) maupun ISTGT (Indonesia-Singapore-Thailand Growth Triangle).
Mengingat perkembangan dan tuntutan era dewasa ini, maka wacana “anak” penting diketengahkan, dianalisis, dan dibedah. Dalam konteks inilah kalangan akademisi, organisasi, dinas/instansi, dan LSM perlu menindaklanjuti atau merealisasikan rumusan-rumusan yang telah diformulasikan dalam berbagai aktivitas ilmiah sehingga harapan agar anak Sumatera Barat menjadi SDM yang survive di era global bukan hanya terealisir dalam dunia maya atau dongengnya kebijakan, melainkan terwujud dalam realitas kehidupan kita.



II. TEMUAN PENELITIAN

Mengingat topik sentral pembahasan kita pada kesempatan ini terfokus kepada anak, maka temuan penelitian yang dikemukakan untuk setiap penelitian berikut hanya yang berkait langsung dengan permasalahan anak. Maksudnya, rumusan-rumusan yang berkait langsung dengan anak memperoleh proporsi yang lebih untuk dihuraikan pada bahagian temuan penelitian ini. Berikut akan dihuraikan temuan dari masing-masing penelitian tersebut.

II.1 Peningkatan Kesetaraan Gender melalui Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah


Penelitian Peningkatan Kesetaraan Gender melalui Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dilaksanakan dengan menggunakan paradigma kualitatif. Oleh karena itu data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, interview, dan fokus group Discussion. Observasi dan interview digunakan untuk memperoleh data sensitivitas gender guru sebagai pendidik di sekolah dan bias gender dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah, sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk menemukan bias gender pada kurikulum, buku teks, dan aturan-aturan tertulis. Teknik Interview dan focus group discussion digunakan untuk membentuk pola peningkatan kesetaraan gender di sekolah, yaitu sosialisasi yang sensitif gender. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan (1) pembahagian daerah Minangkabau (luhak dan rantau), (2) sekolah negeri (umum dan agama), dan (3) jenjang pendidikan dan pola pengembangan sekolah. Atas dasar itu, 14 sekolah yang terdapat di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan kab 50 Kota.


Secara kuantitatif, fenomena gender di 14 sekolah yang dijadikan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut (hal. 86-87).
1. Perbandingan jumlah siswa Pr dan Lk : 54,46% : 45,54%
2. Persentase siswa berprestasi Pr dan Lk : Pr > Lk
3. Persentase di kelas unggul Pr dan Lk : 65-75% : 25-35%
4. Persentase guru Pr dan Lk : 74,13% : 25,87%
5. Persentase kepala sekolah SD Pr dan Lk : 80% : 20%
6. Persentase kepala sekolah SLTP/MTs Pr dan Lk : 20% : 80%
7. Persentase kepala sekolah SMU/MA Pr dan Lk : 25% : 75%
Data kuantitatif di atas mengisyaratkan bahwa :
1. Prestasi anak perempuan di sekolah tidak tertingal dari anak laki-laki.
2. Profesi guru didominasi oleh Pr
3. Pimpinan sekolah didominasi oleh Lk
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagai input dalam PBM, anak memiliki konsep tentang dirinya yang pada asasnya tidak terlepas dari kesadaran akan jenis kelaminnya dan pemahaman terhadap realitas sosialnya. Pernyataan ini disimpulkan dari berbagai indikator, di antaranya: (1) alasan memilih mainan, (2) mengungkapkan cita-cita atau profesi yang dinilai cocok, (3) alasan pemilihan peran dan tugas piket di sekolah, (4) alasan memilih jurusan atau kegiatan ekstrakurikuler, dan (5) alasan pemilihan ketua kelas. Pandangan ini mengindikasikan bahwa dikatomi gender (feminin dan maskulin) sudah terkonsep dalam diri anak yang dijadikan standar nilai untuk berperilaku bagi anak dan sekaligus mencerminkan pemahaman anak terhadap realitas sosial di samping produk sosialisasi gender di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (hal. 87-91). Temuan ini sejalan dengan pernyataan Muthaliin (2001:57) yang menegaskan bahwa gender sudah merupakan bahagian dari sistem nilai (ideologi) dalam masyarakat dan selanjutnya sistem nilai ini akan berpengaruh dalam kehidupan sosial yang lebih luas termasuk sekolah (sistem pendidikan).
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sosialisasi gender di sekolah-sekolah Sumatera Barat, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, mengalir kepada dikatomi feminim dan maskulin. Produk sosialisasi itu lebih terlihat ketika anak berhadapan dengan kondisi yang mereka tempatkan pada proporsi patut atau tidak, biasa/ lazim atau tidak, dan tabu atau tidak. Dengan kata lain, di sekolah terjadi sosialisasi yang bias gender. Sosialisasi yang demikian berlangsung melalui buku teks (hal 57-77) dan perlakuan guru (hal.77-85).

II.2 Efektivitas Pelaksanaan Wajib Belajar di Sumatera Barat

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan dengan mixing method (kuantitatif dan kualitatif). Lokasi penelitian dipilih berdasarkan 4 kriteria, iaitu (1) pembahagian daerah (kota dan kabupaten); (2) banyaknya permasalahan pendidikan yang dihadapi suatu daerah; (3) Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) , baik SD/MI/Paket A maupun SMP/SLTP/Paket B; (4) besarnya angka putus sekolah atau drop out. Berdasarkan keempat kriteria itu ditetapkan 6 daerah lokasi penelitian, iaitu (1) Kab. Pasaman Barat, (2) Kab. Solok, (3) Kab. Padang Pariaman, (4) Kab. Lima Puluh Kota, (5) Kota Padang, dan (6) Kota sawah Lunto. Sekolah-sekolah yang dijadikan sampel penelitian untuk diobservasi dipilih berdasarkan hasil studi pendahuluan dan konfirnasi dengan instansi terkait (Diknas dan Depag keenam daerah). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, kuesioner, observasi, dan interview. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik sederhana (persentase), sedangkan data kualitatif dianalisis dengan langkah-langkah analisis yang dikemukakan Alwasilah (2002).
Hasil penelitian menunjukkan bahawa perluasan kesempatan bagi anak usia sekolah 13-15 tahun dengan peningkatan jumlah unit sekolah SMP (dari 462 unit pada tahun 2002/2003 menjadi 480 pada tahun 2003/2004) tidak diikuti oleh jumlah siswadi propinsi Sumatera Barat dan bahkan terjadi penurunan sebanyak 7.729 orang (4,26%). Begitu juga dengan jumlah siswa MTs yang menurun sebanyak 3.863 orang (6,44%), (hal. 36-37). Dari keenam daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian, maka diketahui bahwa anak usia sekolah di Kecamatan Danau Kembar – Kab. Solok dan di Kapur IX – Kab. 50 Kota sangat banyak tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP, masing-masingnya 207 orang (69,7%) dari 297 orang anak dan 30% dari 364 orang anak, (hal. 37-38).Temuan ini mengisyaratkan bahwa anak usia sekolah di Sumatera Barat masih banyak yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah.
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kendala yang menyebabkan anak tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah lebih didominasi oleh faktor eksternal, iaitu lingkungan (masyarakat dan alam/geografis). Faktor masyarakat yang dominan mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak ialah aspek ekonomi, sosial (kontrol dan apresiasi), dan budaya, sedangkan faktor alam/geografis ialah jarak sekolah dengan pemukiman, kondisi daerah yang sulit ditempuh, dan sumber daya alam. Aspek tinggi rendahnya ekomomi masyarakat berpengaruh secara intens terhadap angka putus sekolah ketika didukung oleh rendahnya kontrol dan apresiasi masyarakat dalam bidang pendidikan, seperti yang ditemukan di Muaro Paiti Kapur IX - Kab. 50 Kota (hal. 51-53 dan hal 79-81), di Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat (hal. 42-43 dan hal. 49), dan Kecamatan danau Kembar kab. Solok (hal. 57-59); apalagi didukung oleh aspek budaya (kawin dini dan anak produktif), seperti yang ditemukan di Kec. Lumindai Barangain Kota Sawahlunto (hal. 73-75). Kondisi geografis juga menjadi pemicu rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan sehingga banyak orang tua (masyaakat) yang menyerahkan kewajiban pendidikan kepada sekolah ataupun guru. Bahkan, fenomena banyaknya anak usia sekolah (7-15 tahun) yang produktif (membantu ekonomi keluarga dan kawin di usia dini menjadi sesuatu yang lazim, seperti yang ditemukan di Lumindai Kota Sawahlunto, Kampung Dalam Kab Padang Pariaman, dan Muaro Paiti Kapur IX Kab. 50 kota..

II.3 Peningkatan Kemadirian Santri dalam Bidang Ekonomi melalui Bimbingan IPTEK di Pesantren


Era Millenium III atau abad globalisasi menuntut SDM yang terampil dan profesional sebagai wujud SDM yang menguasai IPTEK, di samping memiliki IMTAQ yang tinggi. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2000:134) bahwa era dewasa ini menuntut pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat global, yang mamapu mampu membentuk jaringan kerjasama dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Salah satu institusi pendidikan dalam sejarah pendidikan Indonesia adalah pesantren http://www.google.com.waspadaonline/ membongkartradisionalismependidikanpesantren). Dalam konteks inilah produk pesantren perlu mendapat perhatian.
Penelitian Peningkatan Kemadirian Santri dalam Bidang Ekonomi melalui Bimbingan IPTEK di Pesantren merupakan jenis penelitian penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan menggunakan mixing method (kuantitatif dan kualitatif). Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan (1) Keragaman potensi daerah yang mendukung pengembangan pesantren, (2) Pembagian Wilayah Sumatera Barat (kota dan desa), dan (3) Kebervariasian misi dan visi pesantren (hal.34). Berdasarkan ketiga kriteria ini ditetapkan 10 (sepuluh) pesantren yang terdapat di lima lokasi (daerah), iaitu: (1) Kota Padang, (2) Kota Padang Panjang, (3) Kabupaten Pasaman Barat, (4) Kabupaten Agam, dan (5) kabupaten Padang Pariaman.
Dari data statistik Departemen Agama Sumatera Barat bulan Februari 2004, diketahui bahwa di Sumatera Barat terdapat 190 pesantren dengan jumlah santri 32.955 orang. Jumlah santri terbanyak terdapat di Kab Pasaman (6.427 santri), Kab. Agam (5.467), Kab. Tanah Datar (4.196), dan Kota Padang Panjang (4.120). Dari 323 orang santri yang dijadikan sampel, 281 orang santri (87,018%) menyebutkan bahwa pesantren merupakan pilihan sendiri (hal.41). Ini mengindikasikan bahwa pesantren masih menjadi institusi pilihan bagi anak Sumatera Barat.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya potensi yang dimiliki pesantren sangat bervariasi karna pesantren dibangun berdasarkan swadaya masyarakat. Oleh karena itu, proses dan hasil pembelajaran yang diterima santri pada setiap pesantren juga bervariasi, termasuk jenis dan fasilitas bimbingan ekastrakulrikuler. Kondisi yang demikian menyebabkan kemandirian santri dalam bidang ekonomi tidaklah sama pada setiap pesantren. Bimbingan iptek yang telah dilakukan pada 10 (sepuluh) pesantren yang menjadi sampel penelitian masih sangat minim dan terbatas (hal. 95-107). Keterbatasan itu pada dasarnya lebih disebabkan atas kurangnya tenaga yang memiliki skill dan minimnya dana operasional. Meskipun demikian, beberapa pesantren telah berupaya meningkatkan kemandirian santrinya dalam bidang ekonomi, sebagimana yang telah dilakukan oleh Pesantren Adlaniyah Kab. Pasaman Barat dan pesantren Asy-Syarif Kamang Kab. Agam. Santri di Pesantren Adlaniyah diberikan pelatihan komputer atas kerjasama dengan Pemda Tk I sumatera Barat, di samping dilatih untuk bertani sawit secara profesional sesuai dengan potensi daerah dan aset yang dimiliki pesantren (hal 58-63). Santri di Asy-Syarif dilatih keterampilan berwirausaha melalui pengembangan produk pakaian jadi secara profesional (kerajinan jahit-menjahit, sulaman dan bordir) atas dasar kerja sama dengan Deperindag Sumatera Barat (hal 69-72).
Huraian di atas memberikan gambaran bahwa pesantren adalah institusi pendidikan yang sudah mulai membuka diri dan berorientasi kepada persiapan kemandirian santri dalam bidang ekonomi. Orientasi itu diimplementasikan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan daerah guna membangun SDM Sumatera Barat yang berkualitas dan hanya dapat dicapai melalui kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.





III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari ketiga penelitian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dalam rangka mempersiapkan SDM Sumatera Barat ke depan.
1. Sekolah merupakan lembaga dan sekaligus lingkungan formal tempat anak belajar memahami dan mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung di sekolah mestilah bernuansa sensitif gender sehingga masing-masing anak dapat membangun dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mengingat bias gender tersosialisasi melalui lebih banyak perlakuan guru di sekolah, di samping melalui buku teks (terutama buku teks SD/MIN), maka perlu dilakukan sosialisasi KKG di kalangan guru-guru di Sumatera Barat. Sesuai dengan kesimpulan ini maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut.
a. Dinas Pendidikan dan Depag Sumatera Barat bekerjasama dengan Biro PP Sumbar, PSW/Pusper, LKAM, LSM, Organisasi Perempuan, dan Para pakar melakukan pelatihan /penyadaran dan pendampingan tentang KKG untuk guru-guru di sekolah sehingga para guru dapat memberikan perlakuan yang responsif gender dalam PBM di sekolah.
b. Biro PP, PSW/Pusper, LKAM, LSM, dan Organisasi Perempuan perlu merumuskan dan mengagendakan program sosialisasi KKG di kalangan siswa di sekolah dalam bentuk permainan atau simulasi.
c. Dinas Pendidikan dan Depag Sumatera Barat bekerjasama dengan Biro PP Sumbar, PSW/Pusper, LKAM, LSM, Organisasi Perempuan, dan Para pakar mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan menerbitkan buku-buku bacaan yang berwawasan gender.

2. Program wajib belajar 9 tahun di Sumatera Barat ternyata belum diikuti oleh semua anak dari seluruh penjuru Sumatera Barat. Hal ini dapat dicermati melalui berbagai indikator, di antaranya: banyaknya anak yang putus sekolah, kurangnya minat anak melanjutkan pendidikan ke SLTP, banyaknya anak usia sekolah yang produktif, dan masih membudayanya kawin dini di beberapa daerah di Sumatera Barat. Fenomena yang demikian itu pada dasarnya terjadi akibat minimnya dukungan masyarakat. Apresiasi masyarakat (keluarga) terhadap pendidikan anak yang rendah menjadi penyebab banyaknya anak yang usia sekolah yang tidak memperoleh pendidikan yang layak. Sesuai dengan kesimpulan ini maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut.
a. Dinas Pendidikan dan Depag Sumatera Barat bekerjasama dengan pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan Para pakar perlu merumuskan program sosialisasi terpadu tentang wajib belajar sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang wajib belajar kepada masyarakat.
b. Dinas Pendidikan dan Depag Sumatera Barat bekerjasama dengan PLS UNP perlu mendukung suksesnya program paket B bagi anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTP atau anak putus sekolah dengan cara menyusun program peningkatan pelayanan program paket B dan kualitas tenaga PLS.
c. Dinas Pendidikan dan Depag Sumatera Barat bekerjasama dengan Biro PP Sumbar, PSW/Pusper, LKAM, LSM, Organisasi Perempuan, Para Pakar, Pemerintah Nagari merumuskan proram penyuluhan terpadu—terutama untuk masyarakat daerah tertinggal—guna meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat akan urgensi pendidikan dalam kehidupan dewasa ini.

3. Pesantren yang dapat dan telah melakukan bimbingan iptek di kalangan santrinya adalah pesantren yang terbuka dan telah bekerja sama dengan berbagai instansi (Binsospora, Dinas Perindustrian, BLK, dan Lembaga Kursus) di samping memperoleh bantuan dana dari Depag. Dengan demikian, tidak semua santri memiliki kemandirian di bidang ekonomi karena keahlian (skill) hanya diperoleh oleh sebagaian kecil santri. Mengingat pesantren dibangun atas dasar swadaya masyarakat dan santri adalah aset Sumatera barat, maka dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut.
a. Pesantren bekerja sama dengan Depag Sumatera Barat Binsospora, Dinas Perindustrian, BLK, dan Lembaga Kursus perlu merumuskan program pelatihan bimbingan iptek bagi guru sesuai dengan pengembangan pesantren.
b. Pesantren bekerja sama dengan Depag Sumatera Barat, Binsospora, Dinas Perindustrian, BLK, dan Lembaga Kursus perlu menyusun program pemberdayaan sosial ekonomi dan pengembangan teknologi sederhana di pesantren sesuai dengan potensi yang dimiliki pesantren dan daerahnya sehingga santri memiliki keterampilan dan mampu berkompetisi.

Referensi

Chumaedi. 2003. http://www.google.com.waspadaonline/membongkartradisi onalismependidikanpesantren).

Mutaliin, Achmad. 2001. Bias gender dalam pendidikan. Surakarta: Muhamadiyah University Press.

Tilaar,H.A.R.2000. Paradigma baru pendidikan nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
Triana, Hetti Waluati dkk. 2003. ” Peningkatan kesetaraan gender melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah”. Laporan Penelitian. Padang: Balitbang bekerja sama dengan Lemlit IAIN Imam Bonjol Padang.

Triana, Hetti Waluati, Jufri, dan Warnis. 2004. ” Efektivitas pelaksanaan wajib belajar di Sumatera Barat”. Laporan Penelitian. Padang: Balitbang bekerja sama dengan Lemlit IAIN Imam Bonjol Padang.

Warnis dkk. 2004. ” Peningkatan kemandirian santri dalam bidang ekonomi melalui bimbingan iptek di pesantren”. Laporan Penelitian. Padang: Balitbang bekerja sama dengan Lemlit IAIN Imam Bonjol Padang.