Senin, 13 Juni 2011

Yerusalem : "Perdamaian yang Utopia"

Oleh : Drs. Rusli, M.Ag (Dosen SKI Fak. Tarbiyah IAIN Padang)

Bagaimanapun juga, sejarah telah mencatat bahwa konflik Israel-Palestina merupakan sebuah perjuangan politik antara dua kelompok bangsa. Perjuangan yang bukan menyangkut sumber ekonomi saja, sebagaimana yang biasa terjadi, akan tetapi yang menyangkut tanah, sumber daya, keamanan, kemerdekaan, kesetaraan, kekuasaan, identitas, dan keadilan. Dialog produktif harus mengikutsertakan pengakuan tentang hal ini dan tidak membatasinya pada isu-isu antar dan dalam agama. Pencarian sebuah penyelesaian bagi konflik Israel-Palestina membutuhkan sebuah sudut pandang terhadap gambaran yang besar. Tujuan akhir seharusnya adalah menciptakan stabilitas bagi Israel dan Palestina, sehingga mereka dapat hidup aman dan rukun, dalam semangat gotong-royong dan hormat-menghormati.

Suara kemarahan itu melekat pada tembok, di lorong-lorong Kota Tua Yerusalem. Dalam bahasa Arab, dan kadang Inggris, coretan itu menyerukan pembebasan kota dari Israel. Sekelompok bocah pulang sekolah melintas pada salah satu gang. Mereka berhenti sejenak, menatap ke grafiti: “We will return”. Atau yang lain, “Free Palestine”. Dingin menyergap Yerusalem, pada suatu siang, di akhir Maret 2010. Hidup di kota yang terbelah, anak-anak Yerusalem harus siap disergap ketegangan konflik. Perang, tampaknya, menjadi tugas warisan bagi tiap generasi. Kota itu berada di Tepi Barat, dan diklaim oleh Israel sebagai ibukota, saat negara Yahudi itu berdiri pada 1949. Israel mendiami wilayah barat kota, sementara sisi timur kini diklaim ibukota Palestina. Yerusalem adalah simbol bagi pertempuran tak berujung. Ratusan ribu korban jatuh akibat panjang Israel Palestina. Pada pertengahan Maret lalu, misalnya, dua remaja Palestina, Sayid dan Mohamad Qadous, mengacungkan kapak, menggertak tentara Israel yang berjaga di tenggara Nablus, wilayah Tepi Barat. Peluru tentara Israel berdesing. Dua remaja itu roboh. Seorang remaja di kota lain, juga tewas ditembak karena alasan serupa.

Insiden itu memanaskan situasi konflik di sekujur tanah Palestina. Aksi itu hanya berselang dua hari dari serangan udara Israel ke Raffah, yang berbatasan langsung dengan Mesir. Sedikitnya 15 warga sipil luka parah, sementara terowongan penghubung antar kota yang dibangun lewat negosiasi resmi bertahun-tahun hancur tak bersisa. Israel kembali melontarkan kebijakan provokatif. Selain berkali-kali menghajar warga Palestina dengan rudal dan peluru, negara Zionis itu bertekad akan terus membangun pemukiman Yahudi di Yerusalem bagian timur. Padahal wilayah itu masuk bagian Tepi Barat, dan selama ini menjadi sumber pertikaian dengan Palestina. Yerusalem bagian timur adalah isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Israel menduduki wilayah itu sejak Perang Arab 1967, atau dikenal “Perang Enam Hari”, dan mengklaim seluruh Yerusalem adalah ibukotanya. PM Israel, Benjamin Netanyahu pun menyatakan tak akan pernah setuju berbagi Yerusalem dengan Palestina. Tapi, Palestina menegaskan sektor bagian Timur Yerusalem - yang menjadi lokasi tempat suci bagi umat Kristen, Muslim, dan Yahudi – adalah ibukota mereka. Palestina juga mencakup kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Adu klaim ini telah membuat Yerusalem menjadi bara dalam konflik Isreal-Palestina. Israel juga begitu angkuh. Dua pemimpin dunia, yaitu Wakil Presiden AS, Joe Biden, dan Sekjen PBB, Ban Ki-moon, melawat ke Timur Tengah, di waktu berbeda, Maret lalu. Keduanya bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan mendesak agar Israel tak memancing konflik baru yang menghambat perundingan damai. Mereka mendesak Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di timur Yerusalem, dan tembok pembatas antar kota.

Desakan itu adalah juga hasil pertemuan segi empat– PBB, Masyarakat Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris. Tapi, Israel tak peduli. Negara itu bahkan mengabaikan nasehat Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu terkarib. Bahkan seperti mengejek, Israel mengumumkan rencana pembangunan 1.600-an rumah bagi warga Yahudi di Yerusalem Timur, di tengah lawatan Joe Biden, yang sebelumnya mendesak agar proyek kontroversial itu dihentikan. Biden membalas ‘insiden memalukan’ itu. Pada satu jamuan makan malam kenegaraan Israel menghormati kunjungannya, Biden tak segera datang. Dia membiarkan Netanyahu menunggu satu setengah jam. Pekan ini, Netanyahu balik akan berkunjung ke Amerika Serikat. Dia memang berjanji memberikan isyarat niat baik bagi Palestina. Misalnya, kata Netanyahu, Israel akan mengurangi blokade di Jalur Gaza dan membebaskan tahanan Fatah. Tapi dia menolak mencabut keputusan pembangunan rumah pemukiman di Ramat Shlomo – Yerusalem Timur, yang diprotes banyak kalangan itu. Mungkin Israel terlalu yakin, bahwa tak ada satu kekuatan pun – baik PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris atau gabungan keempatnya, mampu mengubah kebijakannya. Israel juga memanfaatkan standar ganda negara-negara itu. Peluang itu dipakai Israel dengan cara terus menekan Palestina. Misalnya, hingga hari ini tak ada sanksi mendesak Israel. Sementara, perundingan damai kian tak jelas nasibnya. Tak ada gunanya negosiasi, selama Israel tak berhenti membangun pemukiman itu.

Tembok-tembok itu membelah Yerusalem, melingkar atau menikung, dan membagi dua kehidupan. Dengan alasan melindungi warganya dari serangan bom bunuh diri para militan Palestina, Israel membangun tak kurang 130 kilometer tembok pembatas di wilayah Israel-Palestina. Sejak 2002, tembok itu kian menguak luka Palestina. Wajah kota-kota di kawasan ini pun berubah. Di Bilin, Tepi Barat, Gaza dan Jericho, misalnya tembok menjulang setinggi lebih 10 meter. Ide tembok pembatas ini dulu datang dari Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Dia tampaknya begitu trauma dengan militansi bom bunuh diri pemuda Palestina, yang menyeruak dan menebar maut di pemukiman Yahudi. Radikalisme anak-anak Palestina itu, menurut Presiden Israel Shimon Peres, justru menyulitkan perundingan damai. Peres adalah pendukung Solusi Dua Negara, yakni berdirinya Israel dan Palestina secara berdampingan. Peres merasa rasa percaya antar Israel dan Palestina kini sangat langka. "Mereka (Palestina) bukan musuh kami, dan kami yakin jika situasi mereka lebih baik, maka kami punya tetangga yang baik juga," ujar Peres. Tapi, rasa percaya itu toh tak mungkin dibangun dengan tembok pembatas. Alasan pembangunan tembok itu juga kian tak berdasar. Kedua warga yang hidup di atas tanah sama kini sangat berjarak. Tak gampang keluar masuk lewat tembok atau penghalang jalan ini. Para tentara Israel bersiaga di sana. Semua warga diperiksa, dari cek kartu identitas, dan digeledah sampai ke pakaian dalam.Akibat tembok pembatas, persoalan kemanusiaan mencuat di kota-kota Palestina yang wilayahnya diblokade Israel. Warga tak bisa bergerak dengan leluasa. Bahkan, mereka sulit untuk bekerja, atau bersilaturahmi. Fasilitas kesehatan, pendidikan, makanan hingga air bersih pun terbatas. Fasilitas kesehatan, misalnya. “Di sini ada 20 ribuan pengungsi, tapi hanya ada satu klinik dengan tiga dokter,” ujar seorang pemuda di Bethlehem, sepuluh kilometer di selatan Yerusalem. Soal air bersih juga jadi masalah besar. Di atas rumah warga Palestina di Tepi Barat, misalnya, tampak menjulang tong silinder dari baja anti karat untuk menampung air. Tong itu diletakkan di atas rumah. Para ibu rumah tangga, terbiasa mencadangkan air dan makanan dalam jumlah besar. Situasi konflik yang tak menentu, membuat mereka harus memikirkan persediaan logistik yang cukup. Protes dari badan dunia bukan tak ada. International Court of Justice, misalnya, pada 2004 telah meminta Israel meruntuhkan tembok pembatas ini. PBB juga mengecam keberadaan tembok, dan penghalang jalan yang membatasi ruang gerak warga. Tapi hingga laporan ini diturunkan, tembok-tembok pembatas itu masih berdiri dengan pongahnya.

Pencaplokan tanah itu juga kian agresif. Mantan Menteri Ziad Abu Ziyyad, politisi senior dari Fatah itu, dengan nada lirih mengaku kehabisan akal menghadapi kebijakan Israel. “Saya khawatir saat perundingan damai sesungguhnya dimulai, tak ada lagi tanah tersisa untuk Palestina”, ujarnya. Meskipun salah satu arti dari Yerusalem adalah Teaching of Peace, namun kota tua itu ternyata seperti tak berhenti menjadi akar sengketa dan konflik sepanjang sejarah. Di salah satu wilayah kota itu, tepatnya Yerusalem Timur, Palestina menyebutnya sebagai ibukota masa depan. Seterunya, Israel, juga mengklaimnya sebagai bagian dari ibukota mereka. Dalam sejarah moderen, wilayah itu semula dikuasai oleh Yordania pasca Perang Arab-Israel 1948, namun akhirnya dicaplok oleh Israel setelah menang dalam Perang Enam Hari pada 1967. Menurut para pengamat, wajar saja bila Yerusalem Timur merupakan salah satu biang konflik di Timur Tengah dan diperebutkan oleh Israel dan negara-negara Arab - dan kini Palestina. Pasalnya Yerusalem Timur menjadi lokasi tempat-tempat suci bagi agama-agama yang memiliki umat besar di dunia, Islam, Yahudi, dan Kristen. Bagi umat Muslim, di Yerusalem Timur terdapat tempat suci ketiga, yaitu kompleks Masjid Kubah Emas dan Masjid al-Aqsa. Di kota itu juga terdapat Gereja Kebangkitan Kudus, yang dipercaya umat Nasrani merupakan bekas lokasi Bukit Golgota - tempat penyaliban Yesus Kristus. Yerusalem Timur juga menjadi lokasi sisa-sisa bangunan Bait Suci, yang kini menjadi tempat ibadah bagi umat Yahudi yang kini menyebut tempat itu sebagai Tembok Ratapan. Sumber dari Wikipedia mengungkapkan bahwa penamaan Yerusalem Timur kemungkinan sudah dilakukan sejak wilayah itu masih di bawah kendali Yordania antara 1949 hingga 1967 - yang akhirnya tergabung dalam kotamadya Yerusalem setelah Perang 1967. Setelah Perang Arab-Israel, Yerusalem terbagi dalam dua bagian. Bagian Barat sebagian besar dihuni oleh warga Yahudi, yang datang di bawah dukungan pemerintah Israel, sedangkan di sisi Timur kebanyakan dihuni oleh orang Arab, yang datang saat di bawah kendali Yordania.

Stasiun televisi BBC mengungkapkan bahwa Yerusalem Timur kini dihuni sekitar 240.000 orang Arab. Kebanyakan dari mereka mengaku merasa jengah atas status mereka saat ini. Meski jarang berkonflik langsung dengan Israel, mereka tetap menganggap diri sebagai orang Palestina dan mendukung kelompok-kelompok perjuangan yang ingin membebaskan Yerusalem Timur dari pendudukan Israel. Mereka sebenarnya mendapat izin khusus dari pemerintah Israel dan menikmati sejumlah keuntungan yang tidak bisa dinikmati oleh saudara-saudara mereka di Tepi Barat. Namun, sejalan dengan dimulainya pembangunan untuk pemukiman Yahudi oleh pemerintah Israel di Yerusalem Timur, masa depan mereka kini menjadi tidak jelas. Akhirnya banyak warga yang tidak betah dan pindah ke lokasi lain. “Tanah warga akhirnya diserobot, setelah itu Israel mengulangi cara serupa di wilayah lain," lanjut dia. Warga itu juga mengungkapkan bahwa untuk membuat penduduk setempat tidak betah dan pindah, pemerintah Israel menggunakan berbagai cara, mulai dari memutuskan aliran listrik atau sambungan air hingga bentuk intimidasi lainnya.

Wartawan BBC, Martin Asser, pun mendapat kesaksian betapa warga-warga Arab di Yerusalem Timur mendapat perlakuan diskriminatif agar segera hengkang dari tempat tinggal mereka. Tidak sedikit warga mengaku telah mengalami diskriminasi dari otoritas setempat berupa larangan untuk membangun atau merenovasi rumah, tidak mendapat layanan yang semestinya dari pemerintah setempat kendati mereka juga bayar pajak, hingga pencabutan hak tinggal bila mereka ketahuan menetap atau menjadi warga negara di tempat lain atau berada di luar negeri selama lebih dari tujuh tahun. Israel tidak terang-terangan mengusir warga Arab-Palestina untuk keluar dari Yerusalem Timur. Namun, dengan cara-cara licik di atas, Israel membuat mereka menjadi tidak betah dan terpaksa pindah. Perlakuan berbeda justru diberikan Israel kepada warga Yahudi. Mereka kini diberi kesempatan untuk bermukim di Yerusalem Timur - wilayah yang telah didamba-dambakan rakyat Palestina menjadi ibukota mereka. Perlakuan diskriminatif di Yerusalem Timur itu justru menimbulkan anggapan bahwa Solusi Dua Negara, yang digembar-gemborkan petinggi Israel, hanya menjadi pemanis di bibir. Sehingga, meskipun kawasan tersebut pernah memunculkan tiga peraih nobel perdamaian, pada 1994-- yaitu Shimon Peres (Israel), Yasser Arafat (Palestina) dan Yitzhak Rabin (Israel)—hingga kini belum juga muncul tanda-tanda kawasan tersebut akan bebas konflik sepenuhnya. Atau dengan kata lain, “Teaching of Peace” memang masih relevan untuk Yerusalem, karena faktanya “damai” memang belum benar-benar tercipta di kawasan tersebut.

(c) Sumber : www.vivanews.com & Buku Muhammad Ilham, Sejarah Peradaban Dunia : Dari Phapyrus Hingga Internet, Padang: IAIN IB Press, 2000

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar